Log in

Sehubungan akan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup BKIPM, bersama ini disampaikan bahwa untuk pengadaan barang cetakan yang menggunakan nomenklatur status dan kelas UPT, agar jumlah maupun vol

Dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan jabatan Fungsional lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan terbit nya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peng

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan perkarantinaan ikan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah perbatasan, dan berdasarkan hasil temu teknis petugas wilayah perbatasan

Yth, Kepala UPT KIPM, Dalam rangka evaluasi program kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, bersama ini kami lampirkan surat perihal tersebut diatas. Salam.

Yth, Kepala UPT KIPM, Menindaklanjuti Surat perihal yang sama sebelumnya No.598/BKIPM/VII/2017 tentang Tindak Lanjut Temuan Audit Uni Eropa yang di tujukan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan ditembuskan kepada UPT KIPM, maka kami sampaikan beberapa

Sehubungan telah terbitnya INPRES 01/2017 tentang "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat" yang secara penuh akan dilaksanakan tahun 2018, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagaimana surat terlampir.

Dalam rangka pelaksanaan surveilan UPI tahun 2018, maka dimohon kepada seluruh UPT KIPM menyampaikan program kerja Surveilan Tahun 2018. Terimakasih, Salam

Sehubungan dengan Surat dari Inspektur Jenderal KKP selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan KKP tanggal 28 September 2017 mengenai penyampaian tindak lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Yth, 1. Para Kepala Balai Besar KIPM; 2. Para Kepala Balai Kelas I dan II KIPM; 3. Para Kepala Stasiun Kelas I dan II KIPM; 4. Kepala Balai Uji Standar KIPM Di Tempat Dalam rangka meningkatkan kontribusi UPT KIPM dalam pelaksanaan Reformasi B

Dalam rangka revisi Kepmen-KP tentang penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Status Area Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Negara

Sesuai dengan Juknis Pemetaan Sebaran JABI dan hasil pertemuan dengan seluruh UPT KIPM melalui fasilitas vidcon, pelaporan hasil pemetaan sebaran JABI berupa laporan awal pelaksanaan kegiatan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah melakukan

Menindaklanjuti surat kami nomor B.648/BKIPM.4.3/TU.210/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 perihal Kepatuhan dalam Penerapan SOP Pelayanan Sertifikasi Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan, bersama ini kami sampaikan format laporan audit

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017, bahwa perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang tata cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan KKP perihal Permintaan Laporan

Dalam rangka pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada semester II Tahun 2017, diharapkan agar seluruh UPT KIPM berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayana

Sehubungan dengan perubahan status dan penambahan bandara/pelabuhan, peningkatan/penurunan lalulintas media pembawa di beberapa UPT KIPM, permintaan dari Pemerintah Daerah maupun pengelola bandara/pelabuhan serta penjaminan kesehatan media pembawa, maka p

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Budidaya :

Dalam rangka peningkatan capacity building penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 khususnya untuk mencetaK AUDITOR INTERNAL lembaga Inspeksi di lingkup UPT KIPM, maka pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan akan melaksanak Audit Internal sesuai SNI ISO/IEC 170

UPT BKIPM dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, maka disampaikan hal- hal sebagai berikut: 1. dalam melakukan pelayanan sertifikasi pengeluaran, setelah menerima permohonan pemeriksaan karantina sesuai SOP agar dilakukan analisis resiko meliputi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan Dan Perikanan khususnya dalam hal Pengelolaan Kearsipan. Agar diperhatikan hal -hal sebagai berikut :

Dalam rangka evaluasi dan peningkatan kapasitas pengawasan serta pengendalian di lingkup UPT-KIPM, Pusat Karantina Ikan merencanakan akan melaksanakan Temu Teknis PPNS

Menindaklanjuti Nota Dinas Biro SDM Aparatur Sekretariat Jenderal KKP, perihal Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelengaraan Negara (LHKPN) dan tindak lanjut hasil sosialisasi tentang penyampain LHKPN oleh Tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LH

Yth, Kepala UPT KIPM Seluruh Indonesia. Terlampir Surat Edaran Kepala BKIPM perihal Tersebut diatas.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015, serta untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan PNBP, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Menindaklanjuti Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PENG-3/PB/2017 tentang Hasil Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 tanggal 12 JUli 2017 dan Pengumuman Nom

Terlampir surat Tindak Lanjut Hasil Audit Tim Inspeksi Uni Eropa.

Sehubungan Surat lnspektorat Jenderal KKP Norn or 20.7.46/ITJ.4/HP.440Nll/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas lmplementasi SAKIP pada BKIPM, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berjkut:

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Nomor : 807/SJ.2/KP.355/VII/2017 seperti pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan surat dari Sekretaris Jenderal Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC) tentang permi

Menindaklanjuti surat kami Nomor : 1310/BKIPM.1/KP.711/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Presensi Elektronik Online dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 3/PERMEN-KP/2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kemente

Dalam rangka pembahasan dan penyelesaian permasalahan operasional dan pengawasan di wilayah perbatasan guna memberikan jaminan kesehatan ikan dan keamanan hasil perikanan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir, maka Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatu

Nomor : 2852 /BKIPM.1/KP.420/VII/2017 Lampiran : - Hal : Kenaikan Pangkat dan Pensiun Berbasis Less-Paper Yth, 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM; 2. Kepala Balai Besa

Undangan Diklat Pemeriksaan HPI dengan Metode Biologi Molekuler dan Diklat CKIB

Sehubungan dengan evaluasi kinerja terkait Survey Kepuasan Masyarakat, diharapkan seluruh UPT KIPM melaporkan hasil SKM semester I Tahun 2017

Dalam rangka penataan dan pengembangan jabatan fungsional PHPI di lingkup BKIPM serta pelaksanaan penilaian DUPAK yang lebih adil, objektif, akuntabel dan transfaran, dengan ini kami mohon Saudara untuk dapat menugaskan pegawai sebagaimana terlampir untuk

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Yth. 1. Para Kepala Pusat Lingkup BKIPM; 2. Para Kepala Balai Besar KIPM; 3. Para Kepala Balai Kelas I dan II; 4. Para Kepala Stasiun Kelas I dan II; 5. Kepala Balai uji Standar KIPM. SURAT EDARAN NOMOR : /BKIPM/KP.430/V/20

Berdasarkan email dari Ministry of Oceans and Fisheries (MOF) tanggal 22 Juni 2OL7 tentang pengajuan registrasi perusahaan dari Korea Selatan yang mengekpor produknya ke Indonesia, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pihak MOF

Surat Edaran no. 1797 /BKIPM.1/KP.610/VI/2017 Tentang Pelaksanaan Cuti Bersama dan Hari Libur Hari Raya Idul Fitri 1438 H di Lingkup Badan Kadantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Permen KP Tahun 2017 tentang

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer : B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 hal himbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1438 H

Yth, Kepala UPT KIPM, Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM perihal Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bersama ini kami sampaikan Surat Terlampir.

Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan 'Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2017'

disampaikan bahwa semua UPTKIPM segera mengambil sample udang laut untuk pengujian WSSV dan YHV.

Dalam rangka penyusunan buku profil lab pengujian hama penyakit ikan, maka Pusat SSK memerlukan informasi nama, lokasi dan status akreditasi lab.

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepaia Biro SDM Aparatur Kementenan Kelautan dan Perikanan Nomor 223/SJ.2/KP.750/III/2017 tanggal 30 Maret 2016 perihal sebagaimana tersebut diatas . . .

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya dan Aparatur tentang Pelaksanaan Uji KOmpetensi Statistisi dan Pranata Komputer, dengan ini kami lampirkan Surat Nota dinas dan Lampiran sebagai berikut :

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian SDI diperlukan penguatan SDM dari Karantina Ikan.

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 48/KEP-BKIPM/2017 tanggal 9 Mei 2017, maka guna kelancaran pelaksanaan tindakan karantina ikan diminta bantuan UPT KIPM untuk segera menyampaikan usulan perubahan nama pejabat penanda tangan do

Dalam rangka tertib administrasi dalam pencatatan persediaan berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Health Certificate

Dalam rangka tertib administrasi dalam pencatatan persediaan berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Health Certificate

Dalam rangka tertib administrasi dalam pencatatan persediaan berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Health Certificate

Menindaklanjuti

Nomor : 1421 /BKIPM.1/KU.230/V/2017 Lampiran : 1 Hal : Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Yth. 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM 2. Kepala UPT lingkup BKIPM

Yth. 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM 2. Kepala UPT lingkup BKIPM Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsiona

Yth. Kepala Unit Pelaksana teknis BKIPM di Seluruh Indonesia

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BKIPM TENTANG PEJABAT PENANDATANGAN DOKUMEN KARANTINA, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Yth. 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Balai Besar KIPM 3. Kepala Balai KIPM Kelas I dan II 4. Kepala Stasiun KIPM Kelas I dan II Di Tempat Menindak Lanjuti Perauran Menteri Keautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2016 T

Yth. 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Balai Besar KIPM 3. Kepala Balai KIPM Kelas I dan II 4. Kepala Stasiun KIPM Kelas I dan II Di Tempat Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 309/SJ.2/

Yth. Kepala UPT KIPM Seluruh Indonesia Surat Edaran Pencegahan Kontaminasi Virus Hepatitis A Pada Produk Tuna

Yth. Seluruh Kepala UPT KIPM Terlampir Surat Edaran perihal tersebut diatas. Salam

Rapat Konsultasi Teknis (Rakontek) BKIPM Tahun 20167 diselenggarakan tanggal 10 sampai dengan 13 April 2017 di Haris Hotel Bogor, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengakselerasi program dan kegiatan 2017 serta menentukan arah program dan kegiatan pr

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Konsultasi Teknis BKIPM Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebegai berikut:

Sehubungan dengan Surat Nota Dinas Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 652/BRSDM.01/HM.410/IV/2017

Dalam rangka pelaporan pelaksanaan Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan tahun 2017 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan serta penyusunan buku "Pekan Layan Publik BKIPM 2017", bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pekan Pelayanan Publik Bulan Bakti Karantina, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pusat standardisasi sistem dan kepatuhan memerlukan informasi nama, lokasi dan status akreditasi laboratorium diluar BKIPM yang menjadi laboratorium sub kontrak untuk surveilance dan hasil pengujian sebagai pengusulan menjadi anggota jejaring laboratorium

Dalam rangka "Bulan Bakti BKIPM" serta mendukung reformasi birokrasi pelaksanaan pelayanan publik perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi serta dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas layanan dan pelaksanaan karantina ikan, . . .

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, BKIPM akan menyelenggarakan rapat konsultasi teknis yang dirangkaikan dengan kegiatan rapat teknis pusat pengendalian mutu

Kepada seluruh Kepala UPT BKIPM, kami sampaikan surat upgrading SMM ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015

Yth, 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM; 2. Kepala Balai Besar Karantina Ikan; 3. Kepala Balai Karantina Ikan Kls. I dan II; 4. Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan; 5. Kepala Stasiun Karantina Ikan Kls. I dan II. di – Seluruh Indonesia Meninda

Yth, 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM; 2. Kepala Balai Besar Karantina Ikan; 3. Kepala Balai Karantina Ikan Kelas I dan II; 4. Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan; 5. Kepala Stasiun Karantina Ikan Kls. I dan II. di – Seluruh Indonesia Meni

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia ...

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan prasyarat sebagai pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010, Balai Diklat Aparatur Sukamandi mengundang calo

Dalam rangka evaluasi kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan maka kami mohon untuk Pelaporan Kegiatan Triwulan I Tahun 2017. Adapun surat terlampir.

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 223/SJ.2/KP.183/III/2017 tanggal 20 Maret 2016

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 136/BRSDM.05/DL.130/III/2017 Tentang Undangan Diklat Berjenjang Jabatan Fungsional PHPI Tingkat Mahir, Setelah dilakukan verifikasi data peserta, dengan ini kami sampaika

Yth. 1. Kepala Pusat Karantina lkan BKIPM 2. Kepala Balai Besar KIPM Lingkup BKIPM 2. Kepala Balai KIPM Kelas 1 dan 2 lingkup BKIPM 3. Kepala Stasiun KIPM Kelas l dan 2 lingkup BKIPM Sehubungan akan dilaksanakannya pemilihan

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bulan Bakti Karantina dan Mutu Tahun 2017,

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga inspektur mutu hasil perikanan yang memiliki kompetensi, Pusat Pengendalian Mutu akan menyelenggarakan kegiatan "Review Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) bagi Inspektur Mutu. Untuk

kepada Yth. 35 Kepala UPT KIPM (lampiran 1) Sehubungan dengan target IKK Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan pada tahun 2017 yaitu UPT KIPM yang menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012. Perlu dilakukan identifikasi posisi/status pe

Yth. (Daftar terlampir) di Tempat Sehubungan dengan pemberitahuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul Korea Selatan, Nomor B-00109/Seoul/170310, tanggal 9 Maret 2017, hal sesuai pokok berita diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal s

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indones

Sehubungan telah dilaksanakannya sertifikasi TRACES sejak tahun 2016 oleh UPT KIPM dan diterimanya Annual Report dari pihak Uni Eropa, bersama ini kami sampaikan sebagaimana dalam surat terlampir.

VICON CONFERENCE SOSIALISASI HACCP ONLINE

h. (Sesuai Daftar lampiran) Dalam rangka Meningkatan Kompetensi dan Prasayarat sebagai pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 22 Tahun 2010

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PEMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini terlampir kami sampaikan salinan peraturan me

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-PY.06.1.72.02.17.0528 perihal Pelaksanaan Operasi OPSON VI . . .

Menindaklanjutin PERMEN KP No 67/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

Ketentuan ekspor ikan menggunakan Carbon Monoxide(CO)ke Australia

sehubungan dengan penerapan siastem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008 delam rangka memenuhi IKK BKIPM maka kami memerlukan informasi rencana penambahan ruang lingkup parameter uji di masing-masing UPTKIPM pada tahun 2017.

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan Penyakit Ikan Karantina yang merupakan pertanggungjawaban dari Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina yang diidentifikasi tahun 2017, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti surat kami terkait evaluasi KPI dan SKM, dan berdasarkan data yang kami terima, masih terdapat beberapa UPT yang belum menyampaikan laporan

Terlampir kami sampaikan salinan Kepmen KP No. 6/KEPMEN-KP/SJ/2017 tentang Unit Layanan Pengadaan pada BKIPM

Yth. Kepala UPT (Terlampir) Berikut kami sampaikan PROGRAM VERIFIKASI TRACEABILITY UPI TAHUN 2017

Menindaklanjuti Nota Dinas kami Nomor 87/SJ-2/KP.540/ll/2017 tanggal 27 Januari 2017 hal Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pemberitahuan kepada seluruh UPT KIPM untuk melaksanakan langkah-langkah dalam rangka kewaspadaan terhadap hasil perikanan yang berasal dari wilayah perbatasan dengan Filipina guna mengantisipasi bahaya paralytic shelfish poison - red tide toxin

Kepada Yth. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun KIPM di Seluruh Indonesia Menindaklanjuti adanya beberapa kasus pemasukan jenis ikan asing ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi peraturan perundangan dengan modus operand

Yth 1. Kepala Pusat Lingkup KIPM 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup KIPM 3 Kepala Bagian Lingkup Sekretariat BKIPM Berdasarkan hasil monotoring Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pada tanggal 3 Januari 2017 lingkup BKIPM

Yth. ( Sesuai Daftar Lampiran I ) Dalam rangka meningkatkan Kompetensi dan prasayarat sebagai pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 22 tahun 2010