Log in

Surat Edaran no. 1797 /BKIPM.1/KP.610/VI/2017 Tentang Pelaksanaan Cuti Bersama dan Hari Libur Hari Raya Idul Fitri 1438 H di Lingkup Badan Kadantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Permen KP Tahun 2017 tentang

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer : B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 hal himbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1438 H

Yth, Kepala UPT KIPM, Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM perihal Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bersama ini kami sampaikan Surat Terlampir.

Bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan 'Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Tahun 2017'

disampaikan bahwa semua UPTKIPM segera mengambil sample udang laut untuk pengujian WSSV dan YHV.

Dalam rangka penyusunan buku profil lab pengujian hama penyakit ikan, maka Pusat SSK memerlukan informasi nama, lokasi dan status akreditasi lab.

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepaia Biro SDM Aparatur Kementenan Kelautan dan Perikanan Nomor 223/SJ.2/KP.750/III/2017 tanggal 30 Maret 2016 perihal sebagaimana tersebut diatas . . .

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya dan Aparatur tentang Pelaksanaan Uji KOmpetensi Statistisi dan Pranata Komputer, dengan ini kami lampirkan Surat Nota dinas dan Lampiran sebagai berikut :

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian SDI diperlukan penguatan SDM dari Karantina Ikan.

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 48/KEP-BKIPM/2017 tanggal 9 Mei 2017, maka guna kelancaran pelaksanaan tindakan karantina ikan diminta bantuan UPT KIPM untuk segera menyampaikan usulan perubahan nama pejabat penanda tangan do

Dalam rangka tertib administrasi dalam pencatatan persediaan berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Health Certificate

Dalam rangka tertib administrasi dalam pencatatan persediaan berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Health Certificate

Dalam rangka tertib administrasi dalam pencatatan persediaan berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Health Certificate

Menindaklanjuti

Nomor : 1421 /BKIPM.1/KU.230/V/2017 Lampiran : 1 Hal : Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Yth. 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM 2. Kepala UPT lingkup BKIPM

Yth. 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM 2. Kepala UPT lingkup BKIPM Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsiona

Yth. Kepala Unit Pelaksana teknis BKIPM di Seluruh Indonesia

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BKIPM TENTANG PEJABAT PENANDATANGAN DOKUMEN KARANTINA, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Yth. 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Balai Besar KIPM 3. Kepala Balai KIPM Kelas I dan II 4. Kepala Stasiun KIPM Kelas I dan II Di Tempat Menindak Lanjuti Perauran Menteri Keautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2016 T

Yth. 1. Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Balai Besar KIPM 3. Kepala Balai KIPM Kelas I dan II 4. Kepala Stasiun KIPM Kelas I dan II Di Tempat Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 309/SJ.2/

Yth. Kepala UPT KIPM Seluruh Indonesia Surat Edaran Pencegahan Kontaminasi Virus Hepatitis A Pada Produk Tuna

Yth. Seluruh Kepala UPT KIPM Terlampir Surat Edaran perihal tersebut diatas. Salam

Rapat Konsultasi Teknis (Rakontek) BKIPM Tahun 20167 diselenggarakan tanggal 10 sampai dengan 13 April 2017 di Haris Hotel Bogor, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengakselerasi program dan kegiatan 2017 serta menentukan arah program dan kegiatan pr

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Konsultasi Teknis BKIPM Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebegai berikut:

Sehubungan dengan Surat Nota Dinas Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 652/BRSDM.01/HM.410/IV/2017

Dalam rangka pelaporan pelaksanaan Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan tahun 2017 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan serta penyusunan buku "Pekan Layan Publik BKIPM 2017", bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pekan Pelayanan Publik Bulan Bakti Karantina, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pusat standardisasi sistem dan kepatuhan memerlukan informasi nama, lokasi dan status akreditasi laboratorium diluar BKIPM yang menjadi laboratorium sub kontrak untuk surveilance dan hasil pengujian sebagai pengusulan menjadi anggota jejaring laboratorium

Dalam rangka "Bulan Bakti BKIPM" serta mendukung reformasi birokrasi pelaksanaan pelayanan publik perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi serta dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas layanan dan pelaksanaan karantina ikan, . . .

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, BKIPM akan menyelenggarakan rapat konsultasi teknis yang dirangkaikan dengan kegiatan rapat teknis pusat pengendalian mutu

Kepada seluruh Kepala UPT BKIPM, kami sampaikan surat upgrading SMM ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015

Yth, 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM; 2. Kepala Balai Besar Karantina Ikan; 3. Kepala Balai Karantina Ikan Kls. I dan II; 4. Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan; 5. Kepala Stasiun Karantina Ikan Kls. I dan II. di – Seluruh Indonesia Meninda

Yth, 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM; 2. Kepala Balai Besar Karantina Ikan; 3. Kepala Balai Karantina Ikan Kelas I dan II; 4. Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan; 5. Kepala Stasiun Karantina Ikan Kls. I dan II. di – Seluruh Indonesia Meni

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia ...

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan prasyarat sebagai pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010, Balai Diklat Aparatur Sukamandi mengundang calo

Dalam rangka evaluasi kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan maka kami mohon untuk Pelaporan Kegiatan Triwulan I Tahun 2017. Adapun surat terlampir.

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 223/SJ.2/KP.183/III/2017 tanggal 20 Maret 2016

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Nomor 136/BRSDM.05/DL.130/III/2017 Tentang Undangan Diklat Berjenjang Jabatan Fungsional PHPI Tingkat Mahir, Setelah dilakukan verifikasi data peserta, dengan ini kami sampaika

Yth. 1. Kepala Pusat Karantina lkan BKIPM 2. Kepala Balai Besar KIPM Lingkup BKIPM 2. Kepala Balai KIPM Kelas 1 dan 2 lingkup BKIPM 3. Kepala Stasiun KIPM Kelas l dan 2 lingkup BKIPM Sehubungan akan dilaksanakannya pemilihan

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bulan Bakti Karantina dan Mutu Tahun 2017,

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga inspektur mutu hasil perikanan yang memiliki kompetensi, Pusat Pengendalian Mutu akan menyelenggarakan kegiatan "Review Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) bagi Inspektur Mutu. Untuk

kepada Yth. 35 Kepala UPT KIPM (lampiran 1) Sehubungan dengan target IKK Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan pada tahun 2017 yaitu UPT KIPM yang menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012. Perlu dilakukan identifikasi posisi/status pe

Yth. (Daftar terlampir) di Tempat Sehubungan dengan pemberitahuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul Korea Selatan, Nomor B-00109/Seoul/170310, tanggal 9 Maret 2017, hal sesuai pokok berita diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal s

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indones

Sehubungan telah dilaksanakannya sertifikasi TRACES sejak tahun 2016 oleh UPT KIPM dan diterimanya Annual Report dari pihak Uni Eropa, bersama ini kami sampaikan sebagaimana dalam surat terlampir.

VICON CONFERENCE SOSIALISASI HACCP ONLINE

h. (Sesuai Daftar lampiran) Dalam rangka Meningkatan Kompetensi dan Prasayarat sebagai pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 22 Tahun 2010

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PEMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini terlampir kami sampaikan salinan peraturan me

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-PY.06.1.72.02.17.0528 perihal Pelaksanaan Operasi OPSON VI . . .

Menindaklanjutin PERMEN KP No 67/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

Ketentuan ekspor ikan menggunakan Carbon Monoxide(CO)ke Australia

sehubungan dengan penerapan siastem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008 delam rangka memenuhi IKK BKIPM maka kami memerlukan informasi rencana penambahan ruang lingkup parameter uji di masing-masing UPTKIPM pada tahun 2017.

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan Penyakit Ikan Karantina yang merupakan pertanggungjawaban dari Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina yang diidentifikasi tahun 2017, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti surat kami terkait evaluasi KPI dan SKM, dan berdasarkan data yang kami terima, masih terdapat beberapa UPT yang belum menyampaikan laporan

Terlampir kami sampaikan salinan Kepmen KP No. 6/KEPMEN-KP/SJ/2017 tentang Unit Layanan Pengadaan pada BKIPM

Yth. Kepala UPT (Terlampir) Berikut kami sampaikan PROGRAM VERIFIKASI TRACEABILITY UPI TAHUN 2017

Menindaklanjuti Nota Dinas kami Nomor 87/SJ-2/KP.540/ll/2017 tanggal 27 Januari 2017 hal Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pemberitahuan kepada seluruh UPT KIPM untuk melaksanakan langkah-langkah dalam rangka kewaspadaan terhadap hasil perikanan yang berasal dari wilayah perbatasan dengan Filipina guna mengantisipasi bahaya paralytic shelfish poison - red tide toxin

Kepada Yth. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun KIPM di Seluruh Indonesia Menindaklanjuti adanya beberapa kasus pemasukan jenis ikan asing ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi peraturan perundangan dengan modus operand

Yth 1. Kepala Pusat Lingkup KIPM 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup KIPM 3 Kepala Bagian Lingkup Sekretariat BKIPM Berdasarkan hasil monotoring Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pada tanggal 3 Januari 2017 lingkup BKIPM

Yth. ( Sesuai Daftar Lampiran I ) Dalam rangka meningkatkan Kompetensi dan prasayarat sebagai pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 22 tahun 2010

rangka tertib administrasi kehadiran pegawai dan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 3/PERMEN-KP/2016 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian dan Kelautan, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk mengirimkan re

Sehubungan dengan adanya kasus pemalsuan dokumen hasil uji / Test Result oleh UPI maka . . . .

Yth. 1. Kepala Pusat Karantina Ikan dan Keamanan Hayati 2. Kepala Balai Besar Lingkup BKIPM 3. Kepala Balai Uji Standar KIPM 4. Kepala Stasiun Kelas I dan II Lingkup BKIPM di Tempat Menindaklanjuti hasil penilaian DUPAK Pejaba

Yth. 1. Kepala Balai Besar KIPM 2. Kepala Balai KIPM Kelas I dan II 3. Kepala Stasiun KIPM Kelas I dan II di seluruh Indonesia Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor 898/BKIPM.2/KP.510/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal sepert

Bersama ini kami sampaikan bahwa penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan selain menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, juga

SURAT EDARAN TENTANG SERTIFIKASI INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI) DAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB) MELALUI SISTEM ONLINE

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu Unit Pelaksana Teknis (UPT) kami sampaikan...

Menindak lanjuti Nota Dinas Biro Kepegawaian Nomor 07/SJ.2/KP.510/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 Perihal Penyampaian surat Edaran Menteri PAN dan RB

Yth. 1. Para Kepala Pusat Lingkup BKIPM 2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM di Tempat Menindaklanjuti nota dinas Kepala Biro Kepegawaian Nomor 28/SJ.2/KP.530/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 perihal seperti tersebut diatas dan sura

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian Nomor : 53/SJ.2/TU.210/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Pengisian Logbook Harian Online Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

Menindaklanjuti surat dari Duta Besar Rl di Manila No. B- 00003/Manila/170105 Tanggal 5 Januari 2017 perihal shellflsh tidak layak konsumsi dari sebagian perairan Filipina

Sehubungan dengan surat dari pihak Uni Eropa prihal penghargaan untuk Indonesia yang telah melakukan peningkatan aktifitas menggunakan TRACES dari Tahun 2015 sampai Tahun 2016, maka dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut

Sehubungan dengan adanya penggunaan metoda pengujian diluar metoda standar SNI/ISO dan OIE oleh beberapa laboratorium UPT KIPM,. . .

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 64/KEPMEN-KP/2016 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 64/KEPMEN-KP/2016 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Dalam rangka harmonisasi dan pembaharuan data standar metode pengujian yang digunakan oleh labaratorium UPTKIPM, maka Pusat SKK memerlukan data terkait acuan standar metode uji yang digunakan

Yth. 1. Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan; 2. Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 3. Kepala Pusat Standardisasi, Kepatuhan dan Kerja Sama; 4. Kepala Balai Besar KIPM; 5. Kepala Balai KIPM Kelas I dan II; 6. Kepa

Nomor : 3028/BKIPM.1/KP.120/XII/2016 30 Desember 2016 Lampiran : - Hal : Penilaian Prestasi Kerja PNS Yth. 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup BKIPM di Seluruh Indonesia Sesuai k

Nomor : 3036/BKIPM.1/KP.120/XII/2016 30 Desember 2016 Lampiran : - Hal : Pencantuman Gelar PNS Yth. 1. Para Kepala Pusat lingkup BKIPM 2. Kepala Balai Besar KIPM 3. Kepala Balai KIPM Kelas I dan II 4. Kepala Balai Uji Stand

Sehubungan anggaran untuk biaya pengiriman sertifikat kesehatan ikan (KID1, KID2, KID12) di Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan sampai dengan 9 September 2016 sudah tidak tersedia, maka kami beritahukan bahwa biaya pengiriman sertifikat kesehatan ika

Dalam rangka pertanggungjawaban capaian kinerja Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Dilindungi, Dilarang dan/atau bersifat Invasif (JADDI) di Indonesia Tahun Anggaran 2016, terlampir kami sampaikan Surat Kapuskari No. 1121/BKIPM.2/KM.410/X/2016.

Sehubungan telah ditetapkannya Surat Keputusan Kepala BKIPM tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Sertifikat Kesehatan, maka bersama ini terlampir SK tersebut. terimakasih. Salam

Yth 1. Kepala Pusat Lingkup BKIPM 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup BKIPM di Tempat Sehubungan dengan surat Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi Nomor. 629/BDA/DL.130/X/2016 mengenai Permohonan Data Pejabat Fun

Yth Kepala Pusat Lingkup BKIPM Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup BKIPM Kepala Balai UjiStandar KIPM Kepala Bidang Lingkup Sekretariat BKIPM Di Tempat Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian Nomor : 620/SJ.2/KP.750/IV/201

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan sertifikasi CPIB dan sertifikasi HC bersama ini terlampir Surat Edaran dari Kepala BKIPM

Sehubungan dengan Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-7507/01-42/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan,

Terlampir kami sampaikan permohonan data hasil pengujian / monitoring formalin pada tahun 2005 - 2016

Sehubungan dengan informasi dari Komite Akreditasi Nasional berdasarkan surat nomor 4652b/4cl/LI/09/2016 tanggal 5 September 2016 tentang proses akreditasi terhadap 23 UPTKIPM yang ditargetkan untuk dapat diasesmen pada tahun 2016

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan Nomor 96/KEP-BKIPM.2/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penerapan Sistem IKI dan CKIB online pada lingkup BKIPM

Yth. Admin Mohon lihat surat terlampir

Menindaklanjuti surat Kepala Pengelola Portal Indonesia National Single Window Nomor S-91/INSW/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Implementasi Single Submission (SSM) Tahap Pertama,

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala BKIPM No.59/KEP-BKIPM/2016 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kesehatan Hasil Perikanan, bersama ini terlampit SK tersebut untuk dapat sebagai pedoman UPT KIPM dalam proses penerbitan HC, pelaksanaan sur

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan penambahan ruang lingkup pengujian HPIK dan Mutu Hasil Perikanan pada tahun 2017 maka diperlukan inventarisasi kebutuhan peralatan uji laboratorium (form terlampir)

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian tanggal 10 Agustus 2016 Perihal Kuesioner Monitoring dan Evaluasi dengan ini kami mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner dengan kondisi yang sebenarnya

Dalam rangka pengendalian air dan es maka bersama ini kami lampirkan Surat Keputusan Kepala BKIPM Nomor 63/KEP-BKIPM/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Air dan Es untuk Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan

Yth. 1.Kepala Balai Besar KIPM 2.Kepala Balai KIPM Kelas I dan II 3.Kepala Balai Uji Standar KIPM 4. Kepala Stasiun KIPM Kelas I dan II di seluruh Indonesia Dalam rangka pengurusan perpanjangan/ penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Penyidi

Kepada Yth, 1.Kepala Balai Besar KIPM 2.Kepala Balai KIPM Kelas I dan II 3.Kepala Stasiun KIPM Kelas I dan II di Seluruh Indonesia Sehubungan dengan adanya pergantian/rotasi pejabat struktural dan PHPI di Lingkup UPT KIPM maka perlu dilakukan r