Jum'at, 28 April 2017
   EN   

I Info BKIPM

Penyelundupan BL senilai 7milyar DIGAGALKAN

Sebanyak 65.749 ekor benih lobster yang diselundupkan ke Singapura dan Vietnam melalui wilayah Denpasar, bandara Ngurah Rai-Bali, Kota Materam, Praya – Lombok dan Kota Surabaya ini diperkirakan berpotensi mengakibatkan kerugian negara sebesar 7 Milyar Rupiah berhasil digagalkan atas kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dari kolaborasi penindakan dan penggagalan upaya penyelundupan Baby Lobster tersebut, telah diamankan  9 orang yang terlibat dalam proses pengiriman, pengangkutan, perdagangan, usaha penyelundupan Baby Lobster dan sudah ditetapkan 9 orang sebagai tersangka/pelaku, saat ini sedang dilakukan proses penyidikan oleh Direktorat Tipidter Bareskrim Polri  dan  PPNS Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Modus Operandinya pun beragam, seperti halnya di Denpasar dan Mataram, pelaku membeli BL dari nelayan kemudian ditampung oleh pengepul kemudian barang dibawa melalui kurir dengan bagasi berupa kopor yang berisi Baby Lobster dikemas dalam plastik yang diisi dengan media spon basah beroksigen supaya BL tetap bertahan hidup sampai tempat tujuan (Singapura/Vietnam). Sementara di Surabaya, BL dikirim melalui cargo udara dengan diantar oleh pengirim via taksi online, BL ditaruh dalam plastik yang diisi dengan media spon basah beroksigen dengan sedikit air dan dipacking dalam styrofoam.

Operasi Penggagalan ini berhasil menjerat 9 Orang tersangka dengan tindak Pidana yang disangkakan adalah pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 KUHP.

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)”

                               

Komentar




Search