Selasa, 24 November 2020
   EN   

I Info BKIPM

Rapat Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan Provinsi Maluku Utara

Dalam Rangka Mendorong Percepatan Target Capaian RPJMN, output prioritas,dan Evaluasi permasalahan di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Mutu Produk Perikanan, Kemenko Kemaritiman dan Investasi hadir dan mengajak seluruh stakeholder di Bidang Kelautan dan Perikanan Maluku Utara untuk hadi dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan Provinsi Maluku Utara.

Mengawali Rapat, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara memberikan sedikit pengantar sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Mutu, dan Pemasaran Produk Perikanan. Sedikit disebutkan bahwa potensi sumber daya ikan bidang tangkap Maluku Utara sangatlah besar, dimana sekitar 80 persen  hasil tangkapan merupakan jenis ikan pelagis yang mempunyai banyak peminat terutama di pasar internasional. Kemudian dilanjutkan pemaparan dari Asdep Daya Saing Maritim dan Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap yang intinya mengharapkan seluruh Pemerintah daerah setempat dan Instansi pusat yang ada di daerah untuk bersinergi dalam membantu perizinan nelayan, kapal, maupun pelaku usaha agar produksi perikanan meningkat sehingga bisa menghasilkan nilai tambah dan devisa ekspor bagi negara.

Selanjutnya penyampaian dari Perwakilan Hubungan Antar Lembaga Bank Nasional Indonesia salah satunya disebutkan bahwa Bank BNI siap untuk membantu mengeluarkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) bagi nelayan dalam  mengurangi ketergantungan kepada rentenir guna mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan.

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Maluku Utara yang mana menyinggung soal perizinan tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal lain yang disampaikan adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan(KUSUKA) di Maluku Utara yang sudah diterbitkan sebanyak 17.000. sedangkan untuk asuransi bagi nelayan dan subsidi BBM juga sudah mulai didistribusikan.

 

Kemudian pada sesi diskusi, Kepala Dinas Kab. Halmahera Barat menyampaikan beberapa kendala utamanya tidak tersedianya daya listrik yang memadai untuk mendukung kegiatan pengolahan ikan, kemudian belum terbitnya SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)yang kemudian langsung ditanggapi oleh Kasubdit Promosi dari Direktorat Pemasaran Ditjen PDSPKP yang mengatakan bahwa beberapa perusahaan termasuk perusahaan pengolahan ikan dari Maluku Utara bahwa Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sudah dalam proses penerbitan.

 

Adapun sedikit penyampaian dari Kepala Pelabuhan Perikanan Ternate terkait dengan izin kapal bahwa salah satu kendala yang dihadapi di lapangan adalah kantor Syahbandar yang melayani hanya di PPN Ternate, jadi secara tidak langsung kapal penangkap yang berada jauh dari wilayah Kota Ternate mengurus di kantor Syahbandar umum, selain itu keterbatasan SDM juga mempengaruhi kualitas layanan dan ketersediaan informasi bagi nelayan tangkap. Terakhir disampaikan bahwa selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, secara wilayah kapal yang melakukan aktifitas bongkar muat di PPN Ternate cenderung menurun.

Sebelum ditutup, Kepala Stasiun KIPM Ternate meyakinkan pelaku usaha dan seluruh peserta rapat yang hadir baik secara langsung maupun virtual bahwa selama ini  Stasiun KIPM Ternate sangat siap dan sangat maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha perikanan tangkap maupun perusahaan pengolahan, termasuk jaminan mutu ikan agar tetap terjaga kualitasnya sehingga bisa bersaing di pasar Internasional. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya Unit Pengolahan Ikan yang ada di Provinsi Maluku Utara dan peningkatan volume ekspor selama 2 tahun terakhir.

 

 

Komentar




Search