Minggu, 26 Januari 2020
   EN   

I Info BKIPM

PROSES USUL KENAIKAN PANGKAT DAN PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI DI LINGKUNGAN KKP

Yth. 1.  Kepala Pusat lingkup BKIPM         2.  Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BKIPM          di  tempat               Sehubungan dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor B.1175/SJ/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Proses Usul Kenaikan Pangkat dan Perpindahan Instansi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :   I.       Usul Kenaikan Pangkat Reguler/Pilihan 1.   Batas waktu usul KP Periode April 2019 terakhir diterima Biro SDM Aparatur tanggal 15 Februari 2019 dan dikirim ke BKN akhir bulan Februari 2019 dan batas waktu usul KP Periode Oktober 2019 adalah tanggal 15 Agustus 2019 dan dikirim ke BKN akhir bulan Agustus 2019 dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai aturan yang berlaku, dan berkas masuk ke Sekretariat BKIPM untuk periode April 2019 paling lambat tanggal 31 Januari 2019, sedangkan untuk periode Oktober 2019 paling lambat tanggal 31 Juli 2019. 2.   Proses kenaikan pangkat (KP) reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu termasuk PNS dipekerjakan/diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya. Penetapannya melalui kenaikan pangkat otomatis (KPO) dan Nota Persetujuan Teknisnya ditetapkan oleh Kepala BKN kemudian surat keputusannya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. KP Reguler diberikan kepada PNS antara lain  : a.    Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir; b.    Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 3.   KP Pilihan bagi pejabat Struktural diberikan kepada PNS : a.    Sekurang – kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir dan 1 tahun dalam jabatan; b.    Melampirkan dokumen riwayat seleksi terbuka/rekruitmen bagi pejabat eselon I dan II yang baru dilantik didalam maupun diluar KKP; c.    Melampirkan SPP, SPMT dan SK Jabatan; d.    Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.   II.      Usul Kenaikan Pangkat Fungsional 1.    KP Fungsional dapat diusulkan bagi PNS yang : a.    Sekurang – kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; b.    Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; c.    Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; 2.   Kenaikan pangkat pertama bagi pejabat fungsional harus sudah memiliki 20% dari angka kredit keseluruhan dalam jenjang fungsional tersebut. 3.   Apabila ada selisih angka kredit lama dan angka kredit baru maka wajib melampirkan selisih angka kredit yang dimilikinya dari yang lama ke yang baru (riwayat perolehan angka kredit). 4.   PNS yang akan diusulkan KP fungsional periode April dalam tahun berjalan apabila pengusulannya mendekati batas waktu usul KP, akan diproses usul KP nya untuk periode berikutnya/periode Oktober tahun berjalan. 5.   Bagi pejabat fungsional yang penilaian angka kreditnya di bulan Januari dan Februari akan diusulkan KP nya untuk periode Oktober tahun berjalan, sedangkan bagi pejabat fungsional yang penilaian angka kreditnya di bulan Juni dan Juli akan diusulkan KP nya untuk periode April tahun berikutnya.   III.    Pemindahan PNS dari K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota ke KKP 1.   Proses permohonan Pindah Instansi ditindak lanjuti dengan penerima Unit Kerja eselon I melakukan wawancara terlebih dahulu; 2.   Rekomendasi hasil wawancara harus dilaporkan ke Biro SDM Aparatur dan Sekretariat BKIPM beserta rencana penempatan dan jabatan yang akan didudukinya, selanjutnya diusulkan untuk mengikuti Assesmen; 3.   Hasil assesmen dilaporkan kepada eselon I masing – masing untuk diproses lebih lanjut; 4.   Surat Persetujuan Pindah (SPP) paling lambat diterima oleh Biro SDM Aparatur 4 (empat) bulan sejak permintaan dari KKP diterima oleh K/L, Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota; 5.   Surat Persetujuan Pindah (SPP) yang dikeluarkan oleh pejabat K/L, Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh dikeluarkan Plt/Plh, Pejabat lainnya sejenis.   IV.    Persyaratan Kenaikan Pangkat a.   Kenaikan Pangkat Reguler : 1.      Foto copy SK CPNS, PNS (untuk yang pertama kali naik pangkat); 2.      Foto copy SK KP Terakhir yang sudah dilegalisir; 3.      Foto copy SK Mutasi (bagi yang mutasi/pindah) yang sudah dilegalisir; 4.      Foto copy SK Pencantuman Gelar (yang sudah dilegalisir); 5.      SK Peninjauan Masa Kerja (bagi yang pernah mengajukan ralat masa kerja); 6.      SKP lengkap tahun 2017 dan 2018 yang sudah dilegalisir; 7.      Surat Ijin Belajar, Ijazah dan transkip nilai S2 yang dilegalisir Universitas (bagi yang mengajukan dan atau telah disesuaikan pendidikannya dalam ijazah S2)   b. Kenaikan Pangkat Pilihan : 1.      Foto copy SK KP Terakhir yang sudah dilegalisir; 2.      Foto copy Ijazah (D3/S1/S2) dan transkip nilai (dilegalisir Universitas); 3.      Foto copy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; 4.      Surat Ijin Belajar yang sudah dilegalisir; 5.      Foto copy SK Jabatan, SPP – SPMT, SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fung sional (bagi pejabat struktural) yang sudah dilegalisir; 6.      Surat Keterangan Uraian Tugas (bagi yang menyesuaikan ijazah); 7.      SKP lengkap tahun 2017 dan 2018  yang sudah dilegalisir.  

            Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

 

Surat (download disini

Komentar




Search