Kamis, 19 Oktober 2017
   EN   

I Info BKIPM

R Regulasi Karantina Ikan dan Mutu

 

  • Undang-Undang

    UU NO. 16 TAHUN 1992

    KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

  • Undang-Undang

    No 18 Tahun 2012

    Tentang Pangan

  • Undang-Undang

    LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 OF 1992

    ANIMAL, FISH, AND PLANT QUARANTINE

  • Undang-Undang

    UU NO. 45 TAHUN 2009

    PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

  • Undang-Undang

    UU NO. 31 TAHUN 2004

    PERIKANAN

  • Peraturan Pemerintah

    Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017

    Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

  • Peraturan Pemerintah

    PP Nomor 75 Tahun 2015

    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

  • Peraturan Pemerintah

    PP NOMOR 19 TAHUN 2006

    PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

  • Peraturan Pemerintah

    PP NO. 46 TAHUN 2011

    PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

  • Peraturan Pemerintah

    PP NO. 15 TAHUN 2002

    KARANTINA IKAN

  • Peraturan Presiden

    Perpres No.16 Tahun 2017

    KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

  • Peraturan Presiden

    Perpres Nomor 29 Tahun 2014

    Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

  • Peraturan Presiden

    PERPRES NO. 24 TAHUN 2010

    Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

  • Peraturan Menteri

    34/PERMEN-KP/2017

    Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Obat Ikan Jenis Sediaan Biologik ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

  • Peraturan Menteri

    Permen KP No. 67/PERMEN-KP/2016

    Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

  • Peraturan Menteri

    Permen KP No. 75/PERMEN-KP/2016

    Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (Penaeus Monodon) dan Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei)

  • Peraturan Menteri

    Permen KP No. 56/PERMEN-KP/2016

    Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

  • Peraturan Menteri

    Permen KP Nomor 34/PERMEN-KP/2015

    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 59/PERMEN-KP/2014 TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (Carcharhinus longimanus) DAN HIU MARTIL (Sphyrna spp.) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK IN

  • Peraturan Menteri

    Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 23 Tahun 2015

    ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

  • Peraturan Menteri

    PERMEN-KP NO. 1 TAHUN 2015

    PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp.)

  • Peraturan Menteri

    PERMEN-KP NO. 59 TAHUN 2014

    LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (Carcharhinus longimanus) DAN HIU MARTIL (Sphyrna spp.) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • Peraturan Menteri

    NOMOR 43/PERMEN-KP/2014

    PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32/PERMEN-KP/2013 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN UDANG DAN PAKAN ALAMI DARI NEGARA DAN/ATAU NEGARA TRANSIT YANG TERKENA WABAH EARLY MORTALITY SYNDROME ATAU ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NOMOR 46 / PERMEN-KP/2014

    PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NOMOR 41 /PERMEN -KP/2014

    LARANGAN PEMASUKAN JENIS IKAN BERBAHAYA DARI LUAR NEGERI KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NOMOR 33/PERMEN-KP/2014

    INSTALASI KARANTINA IKAN

  • Peraturan Menteri

    Peraturan Menteri KP No. 27/PERMEN-KP/2014

    Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

  • Peraturan Menteri

    PER.19/MEN/2012

    LARANGAN PENGELUARAN BENIH SIDAT (Anguilla spp DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • Peraturan Menteri

    7/PERMEN-KP/2013

    SERTIFIKAT ASAL RUMPUT LAUT

  • Peraturan Menteri

    8/PERMEN-KP/2013

    PENGENDALIAN MUTU MUTIARA YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • Peraturan Menteri

    32/PERMEN-KP/2013

    LARANGAN PEMASUKAN UDANG DAN PAKAN ALAMI DARI NEGARA DAN/ATAU NEGARA TRANSIT YANG TERKENA WABAH EARLY MORTALITY SYNDROME ATAU ACUTE HEPATOPANCREATIC NECROSIS DISEASE

  • Peraturan Menteri

    PER.19/MEN/2010

    PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Peraturan Menteri

    PER.10/MEN/2012

    KEWAJIBAN TAMBAHAN KARANTINA IKAN

  • Peraturan Menteri

    PER.14/PERMEN-KP/2013

    Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 Tentang Obat Ikan

  • Peraturan Menteri

    PER.32/MEN/2012

    Jenis,Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindak Karantina Ikan

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 05 TAHUN 2005

    TINDAKAN KARANTINA IKAN UNTUK PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 03 TAHUN 2005

    TINDAKAN KARANTINA IKAN OLEH PIHAK KETIGA

  • Peraturan Menteri

    PER.25/MEN/2011

    ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Peraturan Menteri

    PER.15/MEN/2011

    Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

  • Peraturan Menteri

    PER.12/MEN/2011

    HASIL PERIKANAN DAN SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DARI NEGARA JEPANG YANG MASUK KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • Peraturan Menteri

    PER.11/MEN/2011

    INSTALASI KARANTINA IKAN

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 17 TAHUN 2010

    PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 15 TAHUN 2010

    ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 12 TAHUN 2010

    MINAPOLITAN

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 09 TAHUN 2009

    PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.04/MEN/2003 TENTANG PERSYARATAN PENGELUARAN NENER (BENIH BANDENG) DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 29 TAHUN 2008

    PERSYARATAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 20 TAHUN 2007

    TINDAKAN KARANTINA UNTUK PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI DAN DARI SUATU AREA KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 14 TAHUN 2007

    KEADAAN KRITIS YANG MEMBAHAYAKAN ATAU DAPAT MEMBAHAYAKAN SEDIAAN IKAN, SPESIES IKAN ATAU LAHAN PEMBUDIDAYAAN

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 13 TAHUN 2007

    SISTEM PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 09 TAHUN 2007

    KETENTUAN PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA BERUPA IKAN HIDUP SEBAGAI BARANG BAWAAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • Peraturan Menteri

    PERMEN KP NO. 21 TAHUN 2006

    TINDAKAN KARANTINA IKAN DALAM HAL TRANSIT

  • Keputusan Menteri

    Kepmen KP No. 6/KEPMEN-KP/SJ/2017

    Unit Layanan Pengadaan pada BKIPM

  • Keputusan Menteri

    Kepmen KP No. 64/KEPMEN-KP/2016

    Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina

  • Keputusan Menteri

    43.KEPMEN-KP/2016

    Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (Tenualosa ilisha)

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO.81 TAHUN 2015

    PENETAPAN AREA YANG TIDAK BEBAS PENYAKIT IKAN KARANTINA,GOLONGAN, DAN MEDIA PEMBAWANYA DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO. 80 TAHUN 2015

    PENETAPAN JENIS-JENIS HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA,GOLONGAN, MEDIA PEMBAWA, DAN SEBARANNYA

  • Keputusan Menteri

    56/KEPMEN-KP/2014

    PENETAPAN TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA

  • Keputusan Menteri

    89/KEPMEN-KP/SJ/2014

    IKU BKIPM Tahun 2014

  • Keputusan Menteri

    89/KEPMEN-KP/SJ/2014

    IKU BKIPM 2014

  • Keputusan Menteri

    52A/KEPMEN-KP/2013

    PERSYARATAN JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADA PROSES PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI

  • Keputusan Menteri

    Keputusan Menteri KP Nomor KEP.11/MEN/2012

    Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO.26 TAHUN 2013

    Penetapan Jenis - jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO.49 TAHUN 2012

    PENDELEGASIAN WEWENANG PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS DI LINGKUNGAN KKP

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO. 53 TAHUN 2010

    PENETAPAN TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO. 32 TAHUN 2010

    PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO. 61 TAHUN 2009

    PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO. 33 TAHUN 2007

    PENETAPAN JENIS-JENIS PENYAKIT IKAN YANG BERPOTENSI MENJADI WABAH PENYAKIT IKAN

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO. 06 TAHUN 2007

    PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.55/MEN/2004 TENTANG PENETAPAN WILAYAH SUMATERA SEBAGAI KAWASAN KARANTINA TERHADAP IKAN MAS DAN KOI

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO. 05 TAHUN 2007

    PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.40/MEN/2002 TENTANG PENETAPAN PULAU JAWA DAN PULAU BALI SEBAGAI DAERAH TERJANGKIT PENYAKIT KOI HERVES VIRUS PADA IKAN MAS DAN KOI

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO. 16 TAHUN 2004

    PAKAIAN SERAGAM KERJA, TANDA PENGENAL DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PUSAT KARANTINA IKAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

  • Keputusan Menteri

    KEPMEN KP NO. 41 TAHUN 2003

    TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN KAWASAN KARANTINA IKAN

  • Instansi Terkait

    Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Persiapan NSW Nomor : KEP-03.1/D.V.EKON/NSW/6/2015

    Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem National Single WIndow (NSW)untuk Karantina dalam Kegiatan Ekspor pada Pelabuhan/Bandara di Semarang dan Lampung

  • Instansi Terkait

    PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA No KP 541 TAHUN 2014

    FASILITAS KEGIATAN FAL (FACILITATION) DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL

  • Instansi Terkait

    Permen PAN dan RB NOMOR 16 TAHUN 2014

    Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

  • Instansi Terkait

    Permen PAN dan RB Nomor 15 TAHUN 2014

    Pedoman Standar Pelayanan

  • Instansi Terkait

    PERMENDAG NO.44/M-DAG/PER/T/2012

    BARANG DILARANG EKSPOR

  • Instansi Terkait

    Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2011

    Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

  • Instansi Terkait

    KEP DIRJEN PERIKANAN NO. HK.330.S3.6631.96 TAHUN 1996

    PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN NOMOR HK.330/Dj.8259/95 TENTANG UKURAN, LOKASI DAN TATA CARA PENANGKAPAN IKAN NAPOLEON WRASSE (Cheilinus undulatus Ruppell)

  • Instansi Terkait

    KEPMEN PERTANIAN NO. 375 TAHUN 1995

    LARANGAN PENANGKAPAN IKAN NAPOLEON WRASSE (Cheilinus undulatus)

  • Keputusan Kepala BKIPM

    77/KEP-BKIPM/2017

    Pedoman Pemeriksaan Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Wilayah Negara RI

  • Keputusan Kepala BKIPM

    75/KEP-BKIPM/2017

    Standar Metode Pengujian Penyakit Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    66/KEP-BKIPM/2017

    Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendali Hama Penyakit dan Mutu Ikan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    69/KEP-BKIPM/2017

    Juknis Pelaksanaan IKK Lokasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina Yang Diidentifikasi

  • Keputusan Kepala BKIPM

    16/KEP-BKIPM/2017

    RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017

  • Keputusan Kepala BKIPM

    73/KEP-BKIPM/2017 Petunjuk Teknis Surveilan Penyakit Tilapia Lake Virus

    Petunjuk Teknis Surveilan Penyakit Tilapia Lake Virus

  • Keputusan Kepala BKIPM

    393/KEP-BKIPM/2017

    PENETAPAN TILAPIA LAKE VIRUS (TiLV) SEBAGAI PENYAKIT IKAN YANG DICEGAH PEMASUKANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

  • Keputusan Kepala BKIPM

    37/KEP-BKIPM/2017

    PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN KESEGARAN IKAN, RESIDU, BAHAN BERBAHAYA, RACUN HAYATI LAUT (MARINE BIOTOXIN) DAN LINGKUNGAN PERAIRAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    31/KEP-BKIPM/2017

    Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif

  • Keputusan Kepala BKIPM

    40/KEP-BKIPM/2017

    Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Pekan Pelayanan Publik

  • Keputusan Kepala BKIPM

    92/KEP-BKIPM/2016

    STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    16/KEP-BKIPM/2017

    RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017

  • Keputusan Kepala BKIPM

    11/KEP-BKIPM/2017

    TIM MANAJEMEN PERUBAHAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2017

  • Keputusan Kepala BKIPM

    23/KEP-BKIPM/2017

    TIM PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUP BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    22/KEP-BKIPM/2017

    TIM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUP BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 86/KEP-BKIPM/2016

    PETUNJUK TEKNIS PELEPASLIARAN KEPITING BAKAU (Scylla SPP.)

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 67/KEP-BKIPM/2016

    PEDOMAN PEMERIKSAAN/IDENTIFIKASI JENIS IKAN DILARANG TERBATAS (KEPITING BAKAU/Scylla spp.)

  • Keputusan Kepala BKIPM

    76/KEP-BKIPM/2016

    SK Pejabat Penandatangan HC Mutu

  • Keputusan Kepala BKIPM

    371/KEP-BKIPM/2014

    Surat Keputusan Kepala BKIPM tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada Suplier

  • Keputusan Kepala BKIPM

    Nomor KEP.254/BKIPM/2013

    Petunjuk Teknis Pengisian, Penerbitan dan Pengelolaan Dokumen Tindakan Karantina Ikan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    219/KEP-BKIPM/2014

    Penetapan Petunjuk Teknis Inspeksi Penerapan Cara Karantina Ikan Yang Baik Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    59/KEP-BKIPM/2016

    Petunjuk Teknis Sertifikasi Kesehatan Hasil Perikanan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    63/KEP-BKIPM/2016

    Petunjuk teknis pengendalian air dan es untuk penanganan dan pengolahan hasil perikanan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    Nomor 251/KEP-BKIPM/2013

    PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DAN SERVICE LEVEL ARRANGEMENT UNTUK IMPOR KOMODITAS IKAN DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    Nomor 15/KEP-BKIPM/2016

    Tentang Penetapan Laboratorium Referensi dan Laboratorium Uji Penyakit Ikan Megalocytivirus

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 16/KEP-BKIPM/2016

    PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN MEGALOCYTIVIRUS PADA IKAN HIAS AIR TAWAR DAN LAUT

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 02/KEP-BKIPM/2016

    Penunjukkan Petugas Tata Pelayanan Dan Petugas Pengawasan, Pengendalian Dan Informasi Pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II

  • Keputusan Kepala BKIPM

    Keputusan Kepala BKIPM Nomor 73/KEP-BKIPM/2015

    Metode Pengujian Mikrobiologi Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 96/KEP-BKIPM/2015

    DAFTAR KOMODITAS PERIKANAN WAJIB PERIKSA KARANTINA IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 95/KEP-BKIPM/2015

    PENUNJUKKAN PEJABAT PENANDATANGAN SERTIFIKAT KESEHATAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 67/KEP-BKIPM/2015

    Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Agen Hayati yang Dilindungi, Dilarang dan Invasif di Indonesia

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 66/KEP-BKIPM/2015

    Pedoman Teknis Pencegahan Penyakit Ikan Eksotik Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 74 /KEP-BKIPM/2015

    PEDOMAN TEKNIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENETAPAN INSTALASI KARANTINA IKAN (IKI) UNTUK IMPOR

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 65/KEP-BKIPM/2015

    Pedoman Teknis Indikator Kinerja Kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Agen Hayati yang Dilindungi, Dilarang dan Invasif di Indonesia

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 218/KEP-BKIPM/2014

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA LAKSANA LABORATORIUM KARANTINA IKAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 29/KEP-BKIPM/2015

    Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 227/KEP-BKIPM/2014

    PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KELAYAKAN UNIT USAHA PEMBENIHAN IKAN DALAM RANGKA PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP.39/BKIPM/2015

    PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENERAPAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK

  • Keputusan Kepala BKIPM

    37/KEP-BKIPM/2015

    SEKRETARIAT TIM PELAKSANA CKIB PADA PUSKARI DAN UPT BKIPM

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 9/KEP-BKIPM/2015

    PENETAPAN BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN< PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEBAGAI LABORATORIUM ACUAN BIDANG KARANTINA IKAN< MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 8/KEP-BKIPM/2015

    STANDAR KOMPETENSI LABORATORIUM PENGUJIAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA IKAN< PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    No. 32/KEP-BKIPM/2015

    PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN HAMA PENYAKIT IKAN KARANTINA

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 297/PER-BKIPM/2014

    BENTUK, FORMAT, TATA CARA PENGGUNAAN SEGEL DAN TANDA PENGAMAN KARANTINA IKAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 369/KEP-BKIPM/2014

    TENTANG PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN/INSTALASI KARANTINA IKAN UNTUK IKAN MATI DAN BENDA LAIN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 368/KEP-BKIPM/2014

    TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JASA KARANTINA IKAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    NOMOR 367/KEP-BKIPM/2014

    TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEILAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA/HAMA DAN PENYAKIT IKAN TERTENTU DI UNIT USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    20/BKIPM/I/2015

    LARANGAN PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN PRODUK PERIKANAN UNTUK TUJUAN EKSPOR DAN ANTAR AREA BAGI KOMODITAS LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp.)

  • Keputusan Kepala BKIPM

    62/KEP-BKIPM/2014

    Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Mutu Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)

  • Keputusan Kepala BKIPM

    346/KEP-BKIPM/2014

    PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENETAPAN INSTALASI DAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK

  • Keputusan Kepala BKIPM

    338/KEP-BKIPM/2014

    PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 239/KEP- BKIPM/2014 TENTANG PEDOMAN CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK

  • Keputusan Kepala BKIPM

    320/KEP-BKIPM/2014

    PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INSTALASI KARANTINA IKAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    159/KEP-BKIPM/2014

    Penunjukan Pejabat Penandatangan Dokumen Tindakan Karantina Ikan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    146/KEP-BKIPM/2014

    Petunjuk Teknis Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    149/KEP-BKIPM/2014

    PENETAPAN LAGU MARS BKIPM

  • Keputusan Kepala BKIPM

    55/KEP-BKIPM/2014

    Penetapan BUSKIPM sebagai laboratorium Acuan bidang Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP.194/KEP-BKIPM/2013

    Standar Sarana Prasarana Teknologi Informasi ( Perangkat Keras / Hardware )

  • Keputusan Kepala BKIPM

    130/KEP-BKIPM/2013

    Penetapan Wilayah Negara Republik Indonesia Bebas Dari Early Mortality Syndrome / Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome

  • Keputusan Kepala BKIPM

    115/KEP-BKIPM/2013

    PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPALA LEMBAGA INSPEKSI DAN SERTIFIKASI DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP. 10 /BKIPM/2013

    Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP.02/BKIPM/2013

    KATEGORI TINGKAT RISIKO MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA (HPIK)

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP.33/BKIPM/2012

    PENUNJUKAN PETUGAS TATA PELAYANAN DAN PETUGAS PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN INFORMASI PADA STASIUN KIPM KELAS II

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP.460/BKIPM/XII/2011

    PEDOMAN TEKNIS TINDAKAN KARANTINA IKAN SECARA TERINTEGRASI BERBASIS IN LINE INSPECTION DI UNIT PEMBENIHAN, PEMBESARAN, DAN PENAMPUNGAN/PENGUMPULAN IKAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP.337/BKIPM/2011

    Pedoman Analisis Risiko Hama Dan Penyakit Ikan

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP.437/BKIPM/2011

    Pedoman Penetapan Hama Dan Penyakit Ikan Karantina

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP.118/BKIPM/2011

    RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA IKAN, PENGEDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2011-2014

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP. 28 / BKIPM / 2011

    KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP.05/BKIPM/2011

    PENUNJUKKAN PEJABAT PENANDA TANGAN SERTIFIKAT KESEHATAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    KEP. 04/BKIPM/2011

    PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA LEMBAGA INSPEKSI DAN SERTIFIKASI DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN

  • Keputusan Kepala BKIPM

    PER. 03/BKIPM/2011

    PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Perjanjian Kerjasama

    Perjanjian Kerjasama dengan Vietnam

    IMPLEMENTING ARRANGEMENT ON QUALITY AND FOOD SAFETY CONTROL OF FISH AND FISHERY PRODUCTS Between FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY OF THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA And THE NATIONAL AGRO – FORESTRY –

  • Perjanjian Kerjasama

    Perjanjian Kerjasama dengan Canada

    Arrangement on Mutual Recognition of Fish and Fishery Products Inspection and Control Systems Between Canadian Food Inspection Agency and the Directorate General of Capture Fisheries

  • Perjanjian Kerjasama

    Perjanjian Kerjasama dengan Rusia

    Arrangement on Quality Control and Hygiene Safety of Import and Export Fish and Fishery Products between The Ministry of MArine Affairs and Fisheries of The Republic of Indonesia and The federal service for Veterinary and Phitosanitary Surveillance of The

  • Perjanjian Kerjasama

    Perjanjian Kerjasama dengan Korea

    Arragement on the cooperation in quality control and hygiene safety of import and export fish and fishery products between the ministry of marine affairs and fisheries of the republic of indonesia and the ministry of maritime affairs and fisheries of the

  • Perjanjian Kerjasama

    Perjanjian Kerjasama dengan China

    Cooperative Agreement Between Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia And General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the Peoples Republic of China On Safety Assurance In the Import and Export

  • Regulasi Negara Mitra

    To : DR YANG BIN BIN - AQSIQ CHINA

    To : DR YANG BIN BIN - AQSIQ CHINA

  • Regulasi Negara Mitra

    LIST OF INDONESIAN OFFICIAL INSPECTOR SIGING HEALTH CERTIFICATE 2 FEBRUARY 2017

    LIST OF INDONESIAN OFFICIAL INSPECTOR SIGING HEALTH CERTIFICATE 2 FEBRUARY 2017

  • Regulasi Negara Mitra

    LIST OF INDONESIAN OFFICIAL INSPECTOR SIGING HEALTH CERTIFICATE

    LIST OF INDONESIAN OFFICIAL INSPECTOR SIGING HEALTH CERTIFICATE PER JANUARY 2 2016

  • Regulasi Negara Mitra

    LIST OF INDONESIAN OFFICIAL INSPECTOR SIGING HEALTH CERTIFICATE

    LIST OF INDONESIAN OFFICIAL INSPECTOR SIGING HEALTH CERTIFICATE PER JANUARY 2 2016

  • Regulasi Negara Mitra

    REGULASI RUSIA

    NO 317

  • Regulasi Negara Mitra

    REGULASI RUSIA

    San Pin

  • Regulasi Negara Mitra

    REGULASI RUSIA

    Requirements 299

  • Regulasi Negara Mitra

    REGULASI RUSIA

    DECISSION 834

  • Regulasi Negara Mitra

    REGULASI RUSIA

    Peraturan persyaratan ekspor perikanan ke Rusia

  • Prosedur Operasional Standar

    35/M/TO.2/BKIPM.2/2013

    SOP Pengawasan Media Pembawa di Instalasi Karantina Ikan (IKI) Dalam Rangka Pameran

  • Prosedur Operasional Standar

    34/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa (MP) di Tempat Pemasukan/Pengeluaran

  • Prosedur Operasional Standar

    33/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Penanganan Pelanggaran Pemasukan/ Pengeluaran Media Pembawa (MP) Tidak Melalui Tempat Yang Telah Ditetapkan

  • Prosedur Operasional Standar

    32/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Penerimaan Pelimpahan Perkara

  • Prosedur Operasional Standar

    31/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Pelimpahan Perkara

  • Prosedur Operasional Standar

    30/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Penanganan Barang Bukti (Pelelangan)

  • Prosedur Operasional Standar

    29/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Penanganan Barang Bukti (Pemusnahan)

  • Prosedur Operasional Standar

    28/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Penitipan dan Penanganan Barang Bukti

  • Prosedur Operasional Standar

    27/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Penggeledahan dan Penyitaan BB dalam rangka Pro Justisia

  • Prosedur Operasional Standar

    26/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Keterangan Ahli

  • Prosedur Operasional Standar

    25/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Keterangan Saksi

  • Prosedur Operasional Standar

    24/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Pemeriksaan Tersangka

  • Prosedur Operasional Standar

    22/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Olah TKP

  • Prosedur Operasional Standar

    21/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Penangkapan (tertangkap tangan)

  • Prosedur Operasional Standar

    20/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Penanganan Pelanggaran Karantina (PPK) pada (UPT) Karantina Ikan (SKI Kelas I & Kelas II)

  • Prosedur Operasional Standar

    19/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Penanganan Pelanggaran Karantina (PPK) pada UPT Karantina Ikan (BKI Kelas I & Kelas II)

  • Prosedur Operasional Standar

    18/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Penanganan Pelanggaran Karantina (PPK) pada UPT Karantina Ikan (BBKI)

  • Prosedur Operasional Standar

    17/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Wasmatcapulbaket di Stasiun KIPM Kelas II

  • Prosedur Operasional Standar

    15/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Wasmatcapulbaket di Balai KIPM Kelas II

  • Prosedur Operasional Standar

    14/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Wasmatcapulbaket di Balai KIPM Kelas I

  • Prosedur Operasional Standar

    13/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Wasmatcapulbaket di Balai Besar KIPM

  • Prosedur Operasional Standar

    12/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Pola Kerja Pengawasan Karantina Ikan di Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

  • Prosedur Operasional Standar

    11/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Tindakan Karantina Pemusnahan Untuk Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah Diturunkan dari Alat Angkut (SKI Kelas I & Kelas II)

  • Prosedur Operasional Standar

    10/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Tindakan Karantina Pemusnahan Untuk Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah Diturunkan dari Alat Angkut (BKI Kelas I & Kelas II)

  • Prosedur Operasional Standar

    9/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Tindakan Karantina Pemusnahan Untuk Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah Diturunkan dari Alat Angkut (BBKI)

  • Prosedur Operasional Standar

    8/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Tindakan Karantina Penolakan Untuk Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan setelah diturunkan dari alat angkut (SKI Kelas I & Kelas II)

  • Prosedur Operasional Standar

    7/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Tindakan Karantina Ikan Penolakan Untuk Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan setelah diturunkan dari alat angkut (BKI Kelas I & Kelas II)

  • Prosedur Operasional Standar

    6/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Tindakan Karantina Penolakan Untuk Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan setelah diturunkan dari alat angkut (BBKI)

  • Prosedur Operasional Standar

    5/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Tindakan Karantina Penahanan Kegiatan Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah diturunkan dari alat angkut (SKI Kelas I dan Kelas II)

  • Prosedur Operasional Standar

    4/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Tindakan Karantina Penahanan Kegiatan Pemasukan MP yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah diturunkan dari alat angkut (BKI Kelas I dan Kelas II)

  • Prosedur Operasional Standar

    3/K/TO.2/BKIPM.2/2013

    Tindakan Karantina Penahanan Kegiatan Pemasukan MP yang Tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan sSetelah diturunkan dari Alat Angkut (BBKI)

  • Prosedur Operasional Standar

    2/K/TO.2/BKIPM.2/2013

    Pemeriksaan Ulang Media Pembawa atau Hasil Perikanan di Bandar Udara dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas

  • Prosedur Operasional Standar

    1/M/TO.2/BKIPM.2/2013

    Pemeriksaan Ulang Media Pembawa atau Hasil Perikanan di Pelabuhan Laut

  • Prosedur Operasional Standar

    16/L/TO.2/BKIPM.2/2013

    Wasmatcapulbaket di Stasiun KIPM Kelas I

  • Prosedur Operasional Standar

    23/L/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pungutan Jasa Karantina Ikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

  • Prosedur Operasional Standar

    22/K/TO.1/BKIPM.2/2013

    Tindakan Karantina Ikan Transit untuk Pengeluaran MP/HP yang dilakukan Pengawalan oleh Petugas Karantina Sejak dari Area Asal sampai dengan Area Transit Terakhir

  • Prosedur Operasional Standar

    21/K/TO.1/BKIPM.2/2013

    Penerbitan Sertifikal Asal Rumput Laut (CoLo)

  • Prosedur Operasional Standar

    20/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Penerbitan Surat Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan untuk Pemasukan MP Antar Area Tidak Bersyarat

  • Prosedur Operasional Standar

    19/L/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pembatalan Dokumen Karantina Ikan

  • Prosedur Operasional Standar

    18/L/TO.1/BKIPM.2/2013

    Koreksi Dokumen Karantina Ikan

  • Prosedur Operasional Standar

    17/K/TO.1/BKIPM.2/2013

    Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Bersyarat Berbasis In Line Inspection

  • Prosedur Operasional Standar

    16/K/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pemeriksaan Dokumen untuk Pengeluaran Media Pembawa Bersyarat Berbasis In Line Inspection

  • Prosedur Operasional Standar

    15/K/TO.1/BKIPM.2/2013

    Penerbitan SKLL untuk Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan Antar Area

  • Prosedur Operasional Standar

    14/K/TO.1/BKIPM.2/2013

    Penerbitan SPM untuk Pengeluaran Hasil Perikanan Keluar Wilayah RI

  • Prosedur Operasional Standar

    13/K/TO.1/BKIPM.2/2013

    Penerbitan Health Certificate for Fish and Fish Products (KI-D1) / Sertifikat Kesehatan Ikan (KI-D2) berdasarkan LHU Laboratorium

  • Prosedur Operasional Standar

    12/K/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pemeriksaan Dokumen Pengeluaran Media Pembawa/Hasil Perikanan

  • Prosedur Operasional Standar

    11/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pemeriksaan Media Pembawa / Hasil Perikanan di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT)

  • Prosedur Operasional Standar

    10/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pengawalan Impor Transit Media Pembawa atau Hasil Perikanan

  • Prosedur Operasional Standar

    4/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pembebasan Media Pembawa HPIK (Hidup) dan Umpan Ikan dari Luar Negeri

  • Prosedur Operasional Standar

    3/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Hijau

  • Prosedur Operasional Standar

    2/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Merah

  • Prosedur Operasional Standar

    1/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pemeriksaan Dokumen Pemasukan Media Pembawa / Hasil Perikanan

  • Prosedur Operasional Standar

    9/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pengawalan Impor Media Pembawa atau Hasil Perikanan

  • Prosedur Operasional Standar

    8/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pemeriksaan Dokumen untuk Pemasukan Media Pembawa di UPT-KIPM yang Berbatasan dengan Negara Lain

  • Prosedur Operasional Standar

    7/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pemasukan Kembali Media Pembawa yang Ditolak oleh Negara Tujuan untuk Ikan Segar/Beku.

  • Prosedur Operasional Standar

    6/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pemasukan Obat Ikan/Sampel Obat Ikan/Bahan Baku Obat Ikan dari Luar Negeri

  • Prosedur Operasional Standar

    5/M/TO.1/BKIPM.2/2013

    Pembebasan Hasil Perikanan dari Luar Negeri

  • Prosedur Operasional Standar

    MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

    MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Prosedur Operasional Standar

    STANDAR PELAYANAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

    STANDAR PELAYANAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

  • Prosedur Operasional Standar

    Persyaratan Ekspor Hewan Akuatik ke Kanada

    Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi jika akan melakukan ekspor ikan hias ke Kanada

  • Prosedur Operasional Standar

    Pedoman Ekspor Ikan Hias ke Australia

    Pedoman Ekspor Ikan Hias ke Australia

Search